Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan Fraksi Golkar Sepakat Perkuat Pendidikan Pancasila, Dorong Masuk RUU Sisdiknas

Jabartrend, Bandung – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Fraksi Partai Golkar di MPR RI bersepakat memperkuat kedudukan pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Penguatan ideologi bangsa tersebut ditargetkan tidak hanya sebagai pengajaran kognitif di ruang kelas, melainkan terinternalisasi dalam karakter siswa dan diakomodasi ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam diskusi dan lokakarya bertajuk penguatan Pancasila yang digelar oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., mengapresiasi inisiatif Fraksi Partai Golkar di bawah pimpinan Melchias Marcus Mekeng. Mu’ti menilai lokakarya ini sejalan dengan cetak biru kebijakan kementerian ke depan dalam membangun karakter generasi penerus bangsa.

“Kami merasa apa yang dilakukan Fraksi Partai Golkar ini sejalan dengan arah kebijakan kami ke depan tentang penguatan karakter bangsa, menumbuhkan jiwa nasionalisme, rasa cinta tanah air, serta memastikan Pancasila tidak hanya menjadi mata pelajaran di sekolah, tetapi terinternalisasi dalam diri murid dan melembaga sebagai budaya sekolah maupun masyarakat,” ujar Abdul Mu’ti di Bandung, Selasa 29 September 2026.

Tiga Langkah Strategis Kemendikdasmen
Untuk merealisasikan komitmen tersebut, Mendikdasmen menjabarkan tiga fokus strategis yang akan digulirkan pemerintah bersama parlemen.

Pertama, kementerian berkomitmen memperjuangkan penguatan mata pelajaran Pancasila secara formal. Mu’ti mengungkapkan pihaknya terbuka terhadap usulan agar nomenklatur mata pelajaran ini ditegaskan kembali menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), sebagaimana kurikulum yang pernah ada di era sebelumnya.

Kedua, memperkuat pembelajaran mendalam (deep learning) dan kurikulum tersembunyi (hidden curriculum), yang ditopang oleh aktivitas ekstrakurikuler wajib seperti Pramuka, serta kegiatan kepemudaan seperti Paskibraka dan barisan kadet.

“Pembelajaran Pancasila tidak sekadar terkait aspek pengetahuan, tetapi berkaitan dengan konteks nilai yang tercermin dalam perilaku keseharian melalui penguatan hidden curriculum. Ekstrakurikuler seperti Pramuka yang wajib, Paskibraka, dan kadet memberi ruang anak-anak mengembangkan potensi dirinya berpijak pada falsafah Pancasila,” ucap Mu’ti.

Ketiga, pelembagaan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sosial melalui program “Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat”, yang mencakup kebiasaan bermasyarakat. Melalui program ini, murid ditempa untuk bergaul secara santun, toleran, dan siap mengemban estafet kepemimpinan nasional.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Marcus Mekeng menekankan bahwa pembekalan ideologi Pancasila merupakan benteng krusial bagi 280 juta penduduk Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas. Tanpa fondasi karakter yang kokoh, lompatan kemajuan ekonomi berisiko rapuh.

“Kita ini bangsa besar dengan penduduk 280 juta dan sedang menyongsong Indonesia Emas. Namun, itu semua bisa goyah kalau anak didik kita tidak dibekali dasar dan falsafah negara, yaitu Pancasila,” kata Mekeng.

Mekeng menegaskan penanaman nilai Pancasila harus dimulai sejak tingkat Sekolah Dasar (SD) secara konkret. Nilai-nilai tersebut meliputi pembiasaan bertutur kata santun kepada guru dan orang tua, menghindari ujaran kasar, serta menumbuhkan kesadaran ekologis dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

“Masalah kebersihan sangat vital. Jika anak tidak dibekali mental hidup bersih sejak kecil, masalah sampah akan menjadi problem besar bangsa kita. Mindset kebersihan ini harus masuk dalam kurikulum mulai dari tingkat paling bawah,” ucap Mekeng.

Ia juga mengenang masa ketika materi PMP, Bahasa Indonesia, dan Agama memegang peranan mutlak dalam penentuan kenaikan kelas siswa. Mengingat DPR RI tengah menginisiasi perubahan regulasi pendidikan, Fraksi Partai Golkar mendorong klausul penguatan Pancasila dimasukkan ke dalam draf revisi UU Sisdiknas.

“Kami berterima kasih kepada Pak Menteri yang memberikan semangat dan sinergi. Fraksi Partai Golkar berkomitmen memasukkan isu-isu penguatan Pancasila ini secara sah ke dalam revisi UU Sisdiknas,” kata Mekeng.