Heboh Mobdin Gubernur Kaltim, Dedi Mulyadi Malah Beri Alphard ke Wali Kota Banjar

Jabartrend.id, Bandung – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud membatalkan pengadaan kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar per unit untuk pimpinan daerah karena mendapat sorotan dan kritikan tajam.

Lain dengan Rudy, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi justru menunjukan langkah kontras dengan memberikan mobil dinasnya Toyota Alphard pada Wali Kota Banjar Sudarsono.

Pemberian Alphard ini sendiri dilakukan KDM di tengah sorotan pengadaan mobil dinas pimpinan Kota Banjar. “Kalau Wali Kota Banjar pakai Alphard itu bukan beli tapi pemberian dari saya,” katanya.

Menurutnya Sudarsono sebelumnya mengeluhkan soal mobil dinas lamanya yang sering mogok, namun pembelian baru pun jadi sorotan karena anggaran Pemkot Banjar tengah cekak.

“Kasihan tidak boleh membeli mobil dinas, nggak ada anggarannya. Mobilnya mogok, nih saya kasih dari provinsi,” ujarnya.

KDM menilai tidak masalah mobil dinas tersebut ia pinjamkan untuk mendukung mobilitas Sudarsono. “Mobil saya kasih pinjam, kecuali pacar nggak akan dipinjamkan,” katanya sambil bercanda.

Jauh sebelumnya, KDM mencoret anggaran pengadaan mobil dinas baru sejak menjabat sebagai Gubernur Jabar 20 Februari 2025 lalu.Lalu, ada juga anggaran baju dinas dan kunjungan luar negeri yang diputuskan untuk ditiadakan.

“Misalnya anggaran baju dinas saya dihapus, anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat Rp150 juta lebih dinolkan, anggaran kunjungan luar negeri Rp1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp1,8 miliar disisain hanya Rp700 juta. Hilang hampir 40%,” paparnya.

Saat membedah garasi gubernur di Gedung Pakuan, ia juga memilih membagikan mobil dan motor dinas pada Sekda, Kepala Biro dan staf bagian umum. KDM mengaku sudah cukup menunggang kendaraan pribadinya.

Sebelumnya, Rudy Mas’ud menuai sorotan publik menyusul terungkapnya alokasi anggaran Rp8,5 miliar untuk pengadaan satu unit kendaraan dinas pimpinan daerah dalam tahun anggaran 2025.

Angka fantastis tersebut kini memantik perdebatan publik mengenai urgensi dan kewajaran belanja daerah di tengah seruan efisiensi anggaran nasional.