Kajati Jabar Baru Langsung Diuji, GMHI Tagih Tuntas Kasus DPRD Indramayu

Jabartrend, Bandung – Gerakan Masyarakat Hukum Indonesia [GMHI] mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang masih mandek di provinsi Jawa Barat. Desakan itu disampaikan langsung oleh Ketua GMHI Rendi Wirman Salas, usai mengajukan audiensi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Sutikno di Bandung, Selasa 2 Juni 2026.

GMHI menyambut kedatangan Kajati Jabar yang baru, sekaligus menantang institusi Adhyaksa untuk menunjukkan komitmen kerja nyata dalam penegakan hukum, sesuai komitmen kerja dari Jaksa Agung Burhanudin untuk mengungkap kasus korupsi di daerah dengan maksimal.

GMHI menyoroti kasus dugaan korupsi tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Indramayu periode 2019-2024, yang dinilai masih berjalan di tempat. Menurut Rendi Wirman Salas, kasus ini sudah lama menjadi sorotan publik namun belum ada kepastian hukum yang jelas, ditambah “sangat lama” dan terkesan kurang profesional dalam penanganan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi di Jawa barat.

“Kami menyambut kedatangan Kajati baru, sekaligus menantang beliau untuk segera menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi yang masih sumir, termasuk kasus Tunjangan Perumahan DPRD Indramayu tahun 2019-2024,” ujar Rendi.

GMHI memberikan tenggat waktu 1×24 jam kepada Kejati Jabar untuk merespons dan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Jika tidak ada pertemuan lanjutan dan tidak ada progres nyata, GMHI menyatakan akan menurunkan massa dalam aksi unjuk rasa.

“Jika kami tidak ditemui dan tidak ada tindak lanjut, dalam 1×24 jam kami akan menurunkan massa aksi,” tegasnya.

Selain ke Kejati Jabar, GMHI juga meminta Jaksa Agung dan DPR RI khususnya Komisi III, untuk mengawal ketat proses hukum kasus ini.

“Tujuannya agar penegakan hukum di Jawa Barat dapat berjalan transparan dan tidak tebang pilih,” tegas Rendi.

Sebagai bentuk keseriusan, GMHI akan mengirimkan surat hasil audiensi sebagai tembusan resmi kepada Jaksa Agung dan Komisi III DPR RI.

“Kami minta penegakan hukum di Jabar dapat terlaksana dengan baik. Publik butuh kepastian, bukan janji,” tutup Rendi.