Wamenko Pangan tinjau penyaluran bantuan beras di Indramayu

Jabartrend.com – INDRAMAYU – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq meninjau penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) alokasi Juli-September 2026 di Balai Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Dalam kunjungannya, Hanif mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga sejumlah komoditas pangan melalui sistem terpadu yang melibatkan berbagai lembaga, di antaranya Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pangan Nasional.

Menurut dia, pemerintah juga menyiapkan cadangan stok beras yang tersimpan di gudang Bulog sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gejolak harga pangan.

“Ini gunanya untuk apa? Untuk menjaga pada saat terjadi fluktuasi harga. Terindikasi bilamana harga semakin jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET), maka pemerintah akan melakukan evaluasi,” kata Hanif.

Ia mengatakan sejumlah langkah dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, antara lain melalui penyaluran bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penguatan distribusi pangan melalui ID FOOD.

Hanif menyebutkan pengelolaan pangan secara nasional memiliki tantangan yang cukup kompleks karena Indonesia memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 288,3 juta jiwa.

“Dinamika yang cukup dinamis ini mendapat perhatian serius dari pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Kita memiliki penduduk 288,3 juta jiwa yang tersebar di banyak pulau. Ini nanganinya dinamis sekali dan karakteristiknya berbeda-beda,” ujarnya.

Terkait kondisi pangan di daerah, Hanif menekankan pemerintah daerah harus aktif menghitung kebutuhan masyarakat dan memastikan ketersediaan komoditas pangan untuk beberapa bulan ke depan.

Ia mencontohkan Kabupaten Indramayu yang memiliki keunggulan dalam produksi beras dan jagung, tetapi tetap membutuhkan pasokan dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan tertentu.

“Mungkin Indramayu jagung, beras, sudah swasembada, tapi mungkin komoditas lain harus cepat mendatangkan dari luar. Nah ini yang harus tetap didesain oleh pemerintah daerah,” katanya.

Menurut Hanif, pemerintah daerah tidak boleh hanya mengandalkan ketersediaan pangan di pasar, tetapi harus mengetahui jumlah stok yang tersedia di berbagai titik, termasuk di Bulog, serta menentukan kebutuhan cadangan untuk masyarakat.

“Semua kebutuhan masyarakat harus dicek, di pasar ada berapa, di Bulog ada berapa, kemudian kita harus mencadangkan lagi berapa,” ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Indramayu Apip Wijaya mengatakan pengadaan beras dari petani lokal hingga saat ini telah melampaui target yang ditetapkan.

“Di Bulog dari hasil pengadaan dalam negeri, yang dari petani lokal ini alhamdulillah sampai hari ini sudah mencapai lebih dari 100 persen dari total target 174.000 ton setara beras,” kata Apip.

Ia memastikan capaian pengadaan tersebut turut memperkuat ketersediaan beras Bulog di wilayah Indramayu untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas pasokan.

Hanif mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, Bulog, Satgas Pangan, TNI, Polri, dan seluruh pihak terkait dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan.

“Ini semua kita menjaga supaya harga ini bisa stabil. Harga produksi yang baik bisa dinikmati petani, tetapi harga pembelian yang ekonomis bisa dinikmati oleh konsumen. Jadi ini yang dijaga dua-duanya, tidak gampang menjaga dua-duanya itu,” pungkas Hanif.